Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengutarakan pemerintah sedang mengkaji unsur bakar minyak atau BBM rendah sulfur. otoritas mengambil langkah seiring isu polusi yang semakin tinggi pada kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, material bakar kendaraan bermetamorfosis menjadi salah satu penyumbang hambatan tersebut.
“(BBM) kita sulfur tinggi sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan sewaktu ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar komponen bakar kita makin bersih.”
Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan persoalan kesiapan juga ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas nilai tukar materi bakar minyak, harganya bisa saja semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.
“Kalau pemerintah kan pasti mengawasi dari sisi suplai ada, penduduk tetap terjaga. Kemampuan untuk membeli harus dapat dipastikan,” kata Dadan.
Selain mengkaji kesiapan pengaplikasian BBM rendah sulfur, Dadan mengutarakan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia melakukan konfirmasi bukan ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang dimaksud disiapkan pemerintah adalah untuk menegaskan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Dadan memaparkan pemerintah akan permanen menyediakan suplai BBM sesuai keperluan masyarakat. Namun akibat subsidi BBM selama ini rutin bocor ke kalangan mampu yang bukan berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang digunakan layak mendapat Pertalite,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menyelenggarakan rapat tentang kebijakan BBM pada Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan serta Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan juga Menteri Koperasi serta UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia mengutarakan pemerintah masih mempersiapkan skenario inisiatif yang dimaksud akan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga memohonkan pemangku kebijakan melakukan sosialisasi inisiatif yang dimaksud tambahan dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, diambil dari Antara. Sejalan dengan inisiatif subsidi tepat sasaran, pemerintah juga menyiapkan BBM rendah sulfur.
Ihwal BBM rendah sulfur, Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengutarakan pihaknya telah mempunyai Pertamax Turbo lalu Pertamina Dex. Dua jenis BBM itu sudah ada dijual pada SPBU Pertamina. “Keduanya memenuhi standar euro 4,” kata Heppy melalui perangkat lunak perpesanan terhadap Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.
Terpisah, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan kesiapan KPI memasok komponen BBM rendah sulfur. Sistem baru itu nantinya mulai ada dalam tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi dalam bentuk material bakar solar 50 part per million (ppm).
“Kami tadi habis koordinasi. Pokoknya, nanti siap low sulfur,” katanya dalam Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024, diambil dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Artikel ini disadur dari Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi
