Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian dan juga pengangkatan jabatan menteri pada ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, per individu Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung pada Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai warga dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri di Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan peluncuran Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan bergabung pada penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan meningkatkan kekuatan koordinasi dengan regu gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya wajib mengundang tim untuk mendiskusikan perihal keuangan negara, Sri Mulyani menyatakan ketika ini tiada wajib lagi. “Enggak penting ada pertandingan khusus oleh sebab itu sekarang Mas Thomas sudah ada ada di sini,” kata beliau pada konfrensi pers perkenalan wamen baru ke Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Diskusi Indonesi untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang tersebut merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu mungkin memunculkan konflik kepentingan lalu nepotisme.
“Berpotensi mengakibatkan conflict of interest lalu nepotisme,” kata ia ketika dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat pada waktu Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti dan juga Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat berubah jadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tidak ada diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang digunakan mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ucapannya lagi.
Pihaknya menyatakan memang sebenarnya diperlukan upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo di APBN 2025. Semuanya akan dilihat di Nota Keuangan dan juga RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, dikarenakan di dalam KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya bukanlah ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, mampu profesional yang mana lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Studi Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi kebijakan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah perwakilan menteri di kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Badan Studi serta Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli tidak ada ada urgensi atau situasi yang mana mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang digunakan cuma tinggal beberapa bulan, rakyat akan mengamati bukan ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, warga akan mengamati pelantikan para Wamen itu sebagai turnamen bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengamati ini sebagai bagi-bagi jabatan sekadar daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat kebijakan pemerintah UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat urusan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyimpulkan langkah Presiden Jokowi melantik tiga delegasi menteri Kabinet Indonesi Maju di sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Tempat wamen dalam situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi terhadap media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, langkah Jokowi juga akan segera dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya hanya sekali tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tidak ada yakin akselerasi kinerja menteri dapat diwujudkan di kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan tempat wamen dapat mengantisipasi perekonomian yang dimaksud tak stabil.
“Setidaknya bisa saja mengantisipasi kondisi kegiatan ekonomi yang tersebut tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
