Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan pihaknya masih menggodok rencana baru penyaluran komponen bakar minyak atau BBM bersubsidi. Namun, ia melakukan konfirmasi bentuknya tidak pembatasan pembelian.
Dadan menyebutkan, kebijakan yang digunakan disiapkan pemerintah adalah untuk menegaskan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. “Sekali lagi, ini bukanlah pembatasan. Semangat kami, ingin subsidi tepat sasaran,” kata Dadan saat ditemui di dalam Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024.
Dadan mengungkapkan pemerintah akan masih menyediakan suplai BBM sesuai keinginan masyarakat. Namun akibat subsidi BBM selama ini banyak bocor ke kalangan mampu yang dimaksud tidak ada berhak, pemerintah sedang mengggodok ketepatan sasaran penerimanya. “Dipastikan siapa yang mana layak mendapat Pertalite.”
Isu pembatasan BBM bersubsidi sempat muncul setelahnya Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pembatasan diperlukan direalisasikan untuk menekan pemborosan anggaran negara. “Kami berharap berharap 17 Agustus telah bisa jadi mulai, khalayak yang mana tiada berhak dapat subsidi sanggup kami kurangi,” kata Luhut melalui unggahan di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.
Namun, klaim itu kemudian dibantah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Presiden Jokowi. Ketiganya kompak menyatakan bahwa tidaklah ada pembatasan BBM bersubsidi mulai bulan depan.
Airlangga kemudian mengatur rapat tentang kebijakan BBM pada Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan serta Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga Menteri Koperasi lalu UKM Teten Masduki.
Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tidak ada ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia menyatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario kegiatan yang mana akan dilaporkan ke Presiden Jokowi.
Sementara ini, Airlangga mengajukan permohonan pemangku kebijakan melakukan sosialisasi kegiatan yang disebutkan lebih besar dulu. “Agar tepat sasaran,” kata Airlangga, diambil dari Antara.
Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta-minta pemerintah bukan terburu-buru pada memproduksi kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Meskipun, pemerintah sudah ada mengklaim bahwa tak akan ada pembatasan. “Karena saya menduga itu eufemisme saja,” kata Mulyanto melalui program perpesanan untuk Tempo, Kamis, 18 Juli 2024. Efuemisme adalah ungkapan halus sebagai alternatif ungkapan yang digunakan dirassakan kasar atau tiada menyenangkan.
Mulyanto mengatakan, pembatasan sebaiknya tidak ada buru-buru diwujudkan sebab payung hukumnya belum jelas. Ini adalah lantaran revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian lalu Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, belum rampung.
“Jadi, sebaiknya pemerintah segera mensosialisasikan rencana pembatasan BBM bersubsidi ini dengan baik, menjelaskan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, juga merevisi regulasi tersebut,” ujar Mulyanto.
Artikel ini disadur dari ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran
