Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi lalu Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
Jakarta – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan surat edaran terhadap pejabat struktural di lingkungan kampus tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Surat edaran bernomor 2748/Rek/10/SP/VIW2024 itu terkait penulisan nama penghargaan akademiknya.
Dalam surat itu Fathul meminta-minta agar namanya tak lagi diberi embel-embeli peringkat profesor di dalam bagian depan kemudian penghargaan akademik di bagian belakang, yakni S.T., M.Sc., juga Ph.D pada semua penulisan dokumen lalu korespondensi.
“Agar seluruh korespondensi surat, dokumen, serta hasil hukum selain ijazah, transkrip nilai, dan juga yang tersebut setara itu dengan penandatangan rektor yang tersebut selama ini tercatat penghargaan lengkap, agar dituliskan tanpa peringkat berubah menjadi ‘Fathul Wahid’,” kata ia di surat itu.
Fathul mengatakan, langkah ini diwujudkan untuk menguatkan atmosfir kolegial di tata kelola perguruan tinggi.
Langkah Fathul ini menjadi perbincangan di dalam media sosial mengingat adanya sebagian politisi yang tersebut berupaya mendapatkan gelar kejuaraan profesor tiada sesuai ketentuan. Soal ini juga ditelusuri Kementerian Pendidikan juga Kebudayaan.
Penelusuran Majalah Tempo menemukan fakta bahwa gelar kejuaraan guru besar yang dimaksud didapatkan sebagian politisi itu penuh keganjilan. Usai terbitnya laporan itu, muncul sebagian seruan dari akademisi agar kampus tak sembarangan memberikan penghargaan guru besar.
Fathul membenarkan adanya surat edaran itu. “Saya mengamati gelar kejuaraan profesor ini lebih banyak ke mengenai amanah, bagaimana tanggungjawab besar kita pada globus akademik,” kata dia.
Gelar profesor, kata Fathul, bukanlah status sosial yang digunakan mesti disakralkan. “Dengan tanggungjawab yang besar itu, kami tidak ada ingin ada orang, satu di antaranya para politisi juga pejabat itu, mengejar-ngejar peringkat profesor ini hanya saja demi sebuah status, bukanlah sebagai tanggungjawab serta amanah,” kata dia.
Fathul prihatin banyak masyarakat masih mensakralkan penghargaan profesor ini. Namun tak peduli rute serta tanggungjawab ketika peringkat itu sudah ada disematkan. “Maka langkah (penghapusan penulisan nama gelar) ini kami harap sanggup mendesakralisasi itu lalu lebih besar menekankan peringkat profesor sebagai tanggungjawab lalu amanah akademik. Kami berharap profesi ini kembali terhormat,” kata dia.
Gelar profesor dan juga akademik yang digunakan melekat pada jabatannya sebagai rektor, kata Fathul, tidak ada relevan dicantumkan pada korespondensi atau perihal surat-menyurat dan juga dokumen lainnya. “Tapi ini hanya sekali pendapat personal saya,” kata dia. “Saya tidaklah dapat memaksa pendatang untuk mengikuti, belaka mencoba menjadikan sebagai aksi kultural saja, kalau bersambut maka itu akan sangat baik.”
Artikel ini disadur dari Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
