Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan

Jakarta – Eddy Martono tak habis pikir mengenai lesunya sektor sawit hingga lewat dari separuh tahun 2024 ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ini menceritakan bagaimana pertumbuhan sektor sawit belakangan stagnan, bahkan turun oleh sebab itu penyetoran kembali sawit rakyat terlambat dilakukan.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor dan juga bea pergi dari masih penting didorong, menurut Eddy, kian memperburuk kinerja sektor sawit ini. Padahal sebetulnya biaya komoditas sawit mentah (CPO) di pangsa Rotterdam masih di kisaran US$ 850-1.000 per metrik ton. “Artinya biaya tak anjlok,” kata beliau pada waktu dihubungi 26 Juli 2024.

Namun hal itu tak lantas merawat agar realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan sektor sawit pada semester satu tahun 2024 adalah Simbol Rupiah 6,8 triliun, turun dibandingkan dengan semester 1 2023 sebesar Mata Uang Rupiah 15,6 triliun. Kemerosotan terbesar berlangsung di dalam komoditas batu bara yang dimaksud pada paruh awal tahun ini sebesar Simbol Rupiah 14,2 triliun, berbeda dengan periode sejenis 2023 yakni Rupiah 68,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan PPh badan dari sektor komoditas Mata Uang Rupiah 73,8 triliun. Dengan demikian, pajak yang digunakan dikumpulkan tahun ini diperkirakan mencapai Rupiah 1.921 triliun dari sasaran 1.988 triliun, atau belaka 96,6 persen dari target APBN. Sehingga anggaran negara diperkirakan mengalami defisit 2,7 persen dari Ekonomi Nasional dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran juga menyebabkan pemerintah butuh menyita perhatian utang baru, sehingga pinjaman terus membengkak. Soal ini, ekonom senior Faisal Basri menyatakan peningkatan utang tidaklah sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. “Utang naik, kalau ekonominya meningkat maka basis penerimaan pajak naik. Ini adalah kan enggak. Pajaknya turun begini,” ucapannya ditemui di Jakarta, Hari Jumat 26 Juli 2024.

Utang Melambung hingga Tembus Rupiah 8,3 Kuadriliun

Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang pemerintah sudah pernah menembus Simbol Rupiah 8,3 kuadriliun. Sejumlah ekonom menganggap pengelolaan utang yang dimaksud kurang berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian yang mana stagnan di kisaran 5 persen terhadap item domestik bruto (PDB). Sementara pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu, bahkan diprediksi tidak ada mencapai target. 

Defisit anggaran juga makin melebar. Pada 2015, selisih kurang APBN adalah Rupiah 298,4 tiliun. Awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Keuangan membacakan laporan realisasi APBN paruh pertama sudah mengalami defisit Simbol Rupiah 77,3 triliun. Adapun anggaran diperkirakan akan minus Simbol Rupiah 607 triliun hingga akhir tahun. 

Musababnya, belanja negara meningkat, sementara pendapatan negara mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan semester awal 2023. Adapun pajak berkontribusi paling besar pada pendapatan. Bekas direktur pelaksana Bank Global itu mengabarkan penerimaan pajak mencapai Rupiah 893,8 triliun, atau turun dari periode yang tersebut identik tahun sebelumnya sebesar Simbol Rupiah 907,2 triliun. 

Kondisi ini disebabkan keuntungan berubah-ubah perusahaan yang digunakan merosot akibat gejolak tarif komoditas pada 2023. Organisasi masih untung, namun tidaklah setinggi tahun sebelumnya. “Karena nilai tukar komoditas mengalami koreksi yang digunakan sangat dalam,” kata beliau pada bangunan DPR, 8 Juli 2024.

Kementerian Keuangan melaporkan penurunan pajak terbesar berlangsung pada pajak penghasilan (PPh) badan khususnya pada sub sektor terkait komoditas seperti sawit, logam lalu pupuk.

Beban Bunga dari Melonjaknya Utang

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Simbol Rupiah 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. Fakta APBN terkini yang diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan sikap utang pemerintah telah mencapai Mata Uang Rupiah 8.335 triliun per April 2024.

Dalam perjalannya pijaman juga meningkat akibat kebijakan pencabutan utang pada pandemi covid-19 di 2020. Utang naik 27,13 persen dari sebelumnya Rupiah 4.779 triliun berubah menjadi Simbol Rupiah 6.102 triliun.

Selanjutnya: Melambungnya pinjaman berkorelasi terhadap …

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

Artikel ini disadur dari Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan