Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.
Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR serta pemerintah pada hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui informasi ditulis pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang digunakan sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan juga perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang digunakan juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang dimaksud juga sudah pernah disetujui oleh seluruh fraksi ke parlemen.
Maka dari itu, kata dia, serangkaian Pansus haji tiada miliki motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang dimaksud ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, kemudian konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.
Maman pun memohon agar PBNU tidak ada diperlukan terlibat campur di urusan urusan politik yang dimaksud berada dalam berjalan di DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang digunakan dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan melawan dugaan penyelewengan kebijakan yang mana dinilai bertentangan dengan undang-undang.
Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga bisa saja merasakan kegunaan peningkatan pelayanan haji apabila Pansus dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengemukakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tiada ada alasan kuat untuk pembentukannya.
“Kami mengawasi tak ada yang tersebut bisa jadi dijadikan alasan yang digunakan cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu pada konferensi pers usai rapat pleno NU di Ibukota pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti disitir Antara.
Gus Yahya menyebutkan tindakan pembentukan Pansus Haji DPR pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan sikap adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga permasalahan lain yang tersebut sebetulnya tidaklah terkait dengan ibadah haji.
Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan
