Bahlil Akui Komunitas Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Pihak yang Berinvestasi lalu pemerintahan Pusat
Jakarta – Menteri Investasi/Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui warga lokal ke sekitar tambang belum mendapatkan faedah dari hilirisasi. Dia mengemukakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang tersebut sedang ia kerjakan.
“Memang penelitian saya, pengembangan lebih lanjut itu yang mendapat khasiat paling besar sekarang ini adalah pemodal lalu pemerintah pusat,” kata Bahlil pada waktu memberi kuliah pada Universitas Paramadina, Ibukota Indonesia Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya khasiat proses lanjut bukanlah kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan proses lanjut tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah lama ada sejak 2004. “Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang dimaksud harus kita perbaiki,” kata dia.
Karena itu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Nusantara (HIPMI) ini mengemukakan pemerintah pada waktu ini sedang menyebabkan reformulasi kebijakan agar wilayah berubah jadi objek dan juga subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, pengembangan lebih lanjut harus berkeadilan juga berkelanjutan, baik pada aspek lingkungan maupun industri.
“Ke depan, proses lanjut itu adalah pengembangan lebih lanjut berkeadilan yang digunakan melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi merekan di sekitar tambang,” kata Bahlil.
Pada kuliah umum di dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024, Bahlil mengakui proses pengolahan lebih lanjut belum 100 persen diwujudkan secara berkeadilan. “Saya jujur mengungkapkan bahwa pengembangan lebih lanjut sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur dalam ruangan ini,” kata dia.
Bahlil menuturkan, diperkenalkan pembangunan ekonomi yang mana mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak terhadap masyarakat. Bila investasinya terdiri dari produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.
Wahana Lingkungan Hidup Tanah Air (Walhi) pernah mengungkapkan, kualitas air perairan di kawasan Teluk Weda dan juga Pulau Obi terindikasi mengalami pencemaran yang tersebut diduga akibat dampak penambangan lalu proses pengolahan lebih lanjut nikel. Bahkan, tingkat pencemaran sudah ada terakumulasi hingga ke biota laut seperti ikan.
Artikel ini disadur dari Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat
