Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Warga Sipil?

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang mana berimbas pada krisis sosial jikalau menerima tawaran yang dimaksud pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang mana jelas-jelas akan menambah masa berlaku krisis sosial-ekologis juga berdampak buruk pada warga yang mana terkena dampak segera dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang mana dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang tersebut memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengatur tambang dalam Indonesia.

“Aturan ini bertentangan dengan regulasi di atasnya dan juga sarat dengan kepentingan urusan politik transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di Indonesi serta mendesak Muhammadiyah untuk turut juga pada upaya pemulihan lingkungan hidup.

Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.

Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa jadi mengurus tambang dengan baik serta benar, sesuai dengan yang mana nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan menjalankan tambang. Agamanya dibawa di tahapan pengolahan tambang,” kata beliau pada waktu dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan berbeda dengan tambang yang digunakan dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.

Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang dimaksud masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum perjumpaan yang tersebut akan digelar

Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertarungan yang akan dijalankan pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 ke Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan bukan menerima tambang untuk Muhammadiyah kemudian menyampaikan terima kasih terhadap pemerintah,” upcap Hening Parlan ke Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang

Bertepatan dengan PP Muhammadiyah mengadakan Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan industri tambang di dalam Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024. 

Koalisi penduduk sipil, akademisi, aktivis serta pelajar di Yogyakarta yang digunakan tergabung pada Wadah Cik Di Tiro kemudian Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) mengatur aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengurus perusahaan tambang ke Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di dalam Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. 

Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan penduduk sipil pada Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tiada boleh terlibat di usaha tambang. Pemberian izin usaha tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke di lumpur dosa ekologis dikarenakan praktik perusahaan tambang pada waktu ini dijalankan dengan ugal-ugalan lalu bukan berkelanjutan. 

Sana Ullaili dari SP Kinasih memaparkan sejumlah dari penderita pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang tersebut seharusnya dipikirkan serta dilindungi hak-haknya. 

“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan kekal akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang tersebut sanggup jadi lebih tinggi merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah-mudahan mengambil sikap, yakni sama-sama penduduk menolak juga mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana, disitir dari rilis pers aksi tersebut. 

MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P

Artikel ini disadur dari Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?