Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah pernah resmi meluncurkan Golden Visa Tanah Air pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang tersebut diharapkan dapat mendebarkan pemodal berinvestasi ke Tanah Air yang dimaksud disebut-sebut mengandung risiko.
Pemerhati kebijakan umum serta pemeliharaan konsumen, Agus Pambagio, mengatakan, kendati dirancang untuk menyokong perekonomian, Golden Visa justru dapat berisiko terhadap situasi fiskal dan juga makroekonomi suatu negara melalui fluktuasi perekonomian yang mana cepat lalu munculnya gelembung perekonomian di sektor properti.
“Ada pula risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal dan juga berusaha, peningkatan tindakan hukum korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok teroris,” kata beliau dalam opininya di Koran Tempo terbitan 5 Maret 2024,
Bahkan, kata dia, beberapa negara tercatat menghentikan kebijakan Golden Visa dikarenakan dampak negatifnya lebih besar besar berbeda dengan manfaatnya. Mereka yang tersebut menghapus kebijakan sejenis ini antara lain Hongaria (sejak Juli 2018), Inggris (Februari 2022), Bulgaria (April 2022), juga terakhir Portugal (Februari 2023).
“Belakangan, desakan penghentian di kalangan anggota Uni Eropa juga muncul akibat invasi Rusia ke Ukraina,” ungkap Agus.
Menurut dia, agar kebijakan Golden Visa dapat berjalan efektif sesuai tujuannya, berikut beberapa hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah:
Pertama, penerapan Golden Visa harus memberikan kemudahan lalu kepastian. Salah satunya melalui pengajuan one single submission yang tersebut tidak ada memakan waktu lama.
Kedua, berkaca dari beberapa negara lain mengenai dampak negatif yang muncul, pemerintah harus melakukan evaluasi di waktu 3-6 bulan setelahnya penerapan Golden Visa. Evaluasi perlu dikerjakan untuk mengecek apakah kebijakan ini memberikan hasil yang dimaksud signifikan terhadap kenaikan investasi.
Ketiga, pemerintah juga harus memperhatikan implikasi negatif praktik kebijakan Golden Visa pada negara-negara lain, teristimewa pada negara-negara yang tersebut sudah ada menghentikan kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan Golden Visa di dalam Indonesia harus direalisasikan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Langkah-langkah mitigasi terhadap risiko dampak negatif pemberlakuan Golden Visa perlu dipersiapkan, seperti background checking terhadap pemohon serta sumber dana yang tersebut diinvestasikan, juga menyiapkan mekanisme pengawasan untuk individu yang sudah pernah mendapatkan Golden Visa,” katanya.
Keempat, penerapan kebijakan Golden Visa harus dipertimbangkan agar tak ditetapkan secara permanen. Kebijakan ini harus dapat dihentikan apabila hasil evaluasi dari hal pertama sampai ketiga ke melawan menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan memberikan hasil sesuai dengan harapan.
Artikel ini disadur dari Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif
