JAKARTA – Pengurus Pusat Pergerakan Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti kebijakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tak menyertakan hijab pada standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai langkah yang dimaksud merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Area Ketahanan Nasional serta Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, lalu Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tidaklah menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi akibat Paskibraka putri yang digunakan mengenakan hijab ketika diberangkatkan dari tempat terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat kebijakan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta melakukan penandatanganan surat persetujuan untuk menaati aturan juga standar yang dimaksud sudah ada dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia mempunyai putra bangsa terbaik yang digunakan menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya serta keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang tersebut dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan rakyat yang dimaksud beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh oleh sebab itu itu, ia meminta-minta BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, serta Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang sanggup merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tidaklah memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan untuk BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada pada waktu pengukuhan Paskibraka.
