Meta Hapus Unggahan PM Anwar Ibrahim tentang Ismail Haniyeh, Malaya Marah

JAKARTA – Unggahan Facebook Awal Menteri Malaya Anwar Ibrahim tentang pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh yang mana dihapus, berbuntut panjang. eksekutif Malaya memanggil pihak Meta Platforms Inc. (Meta), Mulai Pekan (5/8/2024) siang untuk klarifikasi.
Laman NST melansir, konferensi perwakilan Meta serta kantor perdana menteri berlangsung tertutup. Dari rilis resmi Bagian Dunia Pers juga Komunikasi Stratejik Pejabat Awal Menteri Malaysia, hasil pertemuan menyepakati bahwa Meta akan menimbulkan pernyataan pers terkait isu yang disebutkan pada waktu dekat.
PM Malaya menilai tindakan menghapus unggahan di area media sosial sebagai diskriminasi terhadap kekejaman yang mana terjadi di dalam Palestina.
Kericuhan ini bermula setelahnya Haniyeh dibunuh di tempat Iran pada 31 Juli lalu. Sehari kemudian Anwar mengunggah rekaman video panggilannya dengan seseorang pejabat gerakan Hamas untuk menyampaikan belasungkawa.
Unggahannya dalam Facebook dan juga Instagram kemudian dihapus oleh perusahaan milik miliarder AS, Mark Zuckerberg tersebut. Penghapusan unggahan yang disebutkan disertai alasan terkait “Individu lalu organisasi berbahaya.”
“Biarkan ini menjadi instruksi yang tersebut jelas kemudian tegas untuk Meta: hentikan pertunjukan pengecut ini juga berhenti bertindak sebagai instrumen rezim Zionis negara Israel yang digunakan menindas,” kata Anwar seperti diambil oleh kantor berita negara Malaysia, Bernama.
Sikap Tanah Melayu teguh mengupayakan perjuangan Palestina, kemudian Anwar berulang kali mengutuk konflik tanah Israel pada Kawasan Gaza juga tindakannya di area Tepi Barat yang diduduki.
Aksi penghapusan konten media sosial sebelumnya sudah ada pernah terjadi. Pada Mei lalu Anwar bertemu dengan Haniyeh pada Qatar. Ia mengaku miliki hubungan baik dengan kepemimpinan urusan politik gerakan Hamas tetapi tiada memiliki hubungan di dalam tingkat militer. Haniyeh juga pernah mengunjungi Malaya selama bertahun-tahun sebagai pemimpin kebijakan pemerintah Hamas.



