Plt. Sekjen Kemendagri Kepala Desa Harus Miliki Kemampuan Leadership

JAKARTA – Pelaksana Tindakan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa mempunyai kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa bukan hanya sekali bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru juga orang tua yang digunakan membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) bukan miliki kemampuan leadership bagaimanapun juga pada tingkat desa, maka tiada akan tumbuh desa itu,” jelasnya pada Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Proyek Perkuatan Pemerintahan dan juga Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di area DKI Jakarta dikutipkan Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas dan juga prospek ketidakadilan yang tersebut harus diperbaiki di proses pendataan rakyat kurang mampu di dalam desa. Menurutnya, kepala desa yang dimaksud adil seharusnya mencatat serta memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, bukanlah afiliasi kebijakan pemerintah atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang dimaksud lebih lanjut miskin tidak ada dapat, ini dimulai dari pendataan dalam desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya memulai pembangunan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, juga akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang digunakan menanti pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk khasiat konstruksi desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa melalui berbagai program. Hal ini seperti acara Pemberdayaan Kepuasan Keluarga (PKK) yang mana miliki kegiatan terkait kemampuan fisik ibu juga anak, dan juga kebersihan di area desa. Berbagai inisiatif itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dalam desa serta tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggalakkan percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemakaian dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang tersebut berhasil, cuma beberapa yang dapat menghasilkan, yang tersebut saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang mana sanggup memunculkan memiliki penghasilan di area melawan 5 miliar [rupiah] di 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan acara bukan belaka bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, lalu evaluasi yang digunakan terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, dan juga ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak lalu tidaklah berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tak berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, lalu inilah yang dimaksud namanya bakti kita bagi warga serta Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.




