JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 membolehkan partai kebijakan pemerintah (parpol) di dalam DPRD mengusung calon kepala area (cakada) di tempat Pilkada. MK beralasan, aturan ini untuk menjaga pengumuman sah yang digunakan diperoleh partai di tempat Pemilu, agar dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi.
Praktisi Hukum Nasrullah menilai, harusnya pandangan MK yang dimaksud juga berlaku pada menjaga kata-kata partai di dalam DPR. Karena ada parpol tak bisa jadi menyalurkan aspirasi di dalam DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold.
Namun ia mengungkapkan, MK setiap saat menolak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen terus-menerus ditolak.
“Harusnya (pemahaman mirip juga digunakan di dalam DPR), cuman kan PHPU terkait hal yang disebutkan selama ini masih banyak ditolak MK, alasannya terus-menerus oleh sebab itu open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah total partai politik,” kata Nasrullah, Kamis (22/8/2024).
Selain itu beliau mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden pada Pemilihan Umum 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan dapat mengusung calon presiden.
Mengacu terhadap putusan MK, Nasrullah melihat, ada ucapan rakyat yang dimaksud juga terabaikan lantaran partai yang didukung tiada masuk ke parlemen.
“Melalui putusan 60 kemarin, nampaknya kita meninjau akan ada perkembangan wacana ke arah sana untuk menyamakan pengaturan presidential threshold, pertanyaan hukum yang mana akan muncul apakah memungkinkan partai nonparlemen ke depannya dapat mencalonkan calon presiden atau seperti apa,” tutupnya.
Sebelumnya, MK sependapat aturan yang tersebut digugat Partai Buruh dan juga Partai Gelora membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai urusan politik partisipan pilpres yang tersebut telah dilakukan memperoleh ucapan sah di pemilihan umum meskipun tidaklah mempunyai kursi di area DPRD. Akibatnya, menurunkan nilai pemilihan kepala wilayah yang mana demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
“Sebab, pengumuman sah hasil pemilihan umum menjadi hilang akibat bukan dapat digunakan oleh partai urusan politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui akan datang calon kepala wilayah yang digunakan akan diusungnya,” kata Hakim MK.
MK menyampaikan bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala area yang dimaksud demokratis. Salah satunya dengan membuka potensi terhadap semua partai urusan politik kontestan pilpres yang miliki ucapan sah di pilpres untuk mengajukan akan datang calon kepala area agar publik dapat memperoleh ketersediaan beragam akan calon.
