JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pada waktu ini pihaknya sedang mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang disebutkan nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung gedung perkantoran di tempat IKN dan juga sarana lalu prasarana yang digunakan sebelumnya telah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana juga Kantor Presiden kemudian Wakil Presiden, 4 komplek pusat administrasi Kemenko, 47 Tower ASN, dan juga lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tak termasuk pemeliharan serta pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui di dalam Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di area IKN yang mana Diganti dalam Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan berbagai anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk bisa jadi memelihara prasarana yang dimaksud telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, dia memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk ketika ini beberapa infrastruktur yang digunakan sudah ada dibangun memang sebenarnya masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas perkembangan infrastruktur dasar di dalam IKN yang mana juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di tempat CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, perkembangan infrastruktur dasar di tempat IKN masih cukup banyak memerlukan dukungan APBN. Terutama yang mana berkaitan dengan pengembangan kawasan di dalam KIPP 1B, serta 1C yang tersebut kedepannya akan menjadi tempat pemodal IKN.
“Karena sejumlah penanam modal yang tersebut telah mulai pembangunan, kita memulai pembangunan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin bukan belaka di dalam KIPP 1A, tapi juga 1B serta 1C,” tutup Basuki.
