JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) pada waktu ini yang tersebut dinilai penuh dengan konflik juga kekacauan.
Kondisi ini tiada lepas dari hasil Muktamar NU dalam Lampung yang mana diselenggarakan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang disebutkan dipenuhi rekayasa yang tersebut berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad di acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang digunakan dilakukan di area hotel Azana Suite Antasari, DKI Jakarta Selatan.
Acara ini menghadirkan sebagian tokoh senior NU, di area antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU serta mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, serta KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI Ibukota 1965.
“Kisruh yang kita saksikan pada tubuh NU pada waktu ini adalah produk-produk dari Muktamar Lampung yang tersebut penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang dimaksud menciptakan ketidakstabilan pada organisasi, sehingga wajar jikalau NU pada saat ini penuh dengan konflik kemudian kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU lalu hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang tersebut disusun secara resmi oleh Tim 5 kemudian Tim 9 yang digunakan bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU pada urusan politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi urusan politik NU seharusnya tetap saja pada koridor yang dimaksud sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah aksi NU yang mana dinilai sudah melenceng dari khittah yang digunakan seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU sekarang tampak tak fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi sejumlah terkuras oleh isu-isu kebijakan pemerintah yang seharusnya mampu dihindari,” kata Dr. Hikam.
