JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru dalam bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang mana selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga serta pelaku perniagaan pada Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Kuantitas impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang tersebut sejenis senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh sebab itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang tersebut produksi juga cadangannya masih sangat besar di tempat Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dijalankan oleh pemerintahan yang tersebut baru nanti khususnya pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di tempat beberapa tahun mendatang dan juga juga di upaya mengempiskan subsidi yang mana relatif besar,” kata dia, dalam Jakarta, Awal Minggu (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih berjauhan Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin mempunyai peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling sejumlah ditemukan di area Indonesia pada waktu ini.
“Indonesia menjadi negara yang digunakan masuk ke pada salah satu negara yang digunakan mempunyai cadangan gas yang dimaksud besar di area dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, sanggup membuka kesempatan pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang mana selama ini punya share relatif besar di subsidi di dalam APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi bukan semata-mata mampu dijalankan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menggerakkan perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit dalam luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang tersebut diadakan oleh PLN tentu dapat menjaga daya saing tarif dari gas nasional juga pada ketika yang identik memperkecil pemakaian batubara yang tersebut dinilai relatif tiada ramah lingkungan.
