JAKARTA – Bumi harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang digunakan buruk’ dengan warga sipil di dalam mana pun berada pada bahaya, kata pribadi pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang digunakan dihasilkan kecerdasan buatan yang tersebut sedang dikembangkan mampu memilih kemudian menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia dikarenakan target LAWS didasarkan pada data yang diterima lalu diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di tempat seluruh dunia serta sudah digunakan di area medan pertempuran di area kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional lantaran kebijakan untuk membunuh dibuat oleh robot, bukanlah manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk menyetujui secara resmi perjanjian untuk menyetujui tidaklah menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik lalu Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan kebijakan pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang digunakan jelas, dunia menghadapi masa depan yang gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil di dalam mana pun mereka berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia telah dilakukan menyadari bencana yang mana diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia menghadapi sistem senjata.
