JAKARTA – Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menilai wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK sebagai bentuk kegagalan pembenahan sistem transportasi umum di tempat Indonesia. Sebab, hal yang dimaksud tiada selaras dengan cita-cita penurunan emisi karbon dan juga mengatasi kemacetan dengan memacu penduduk untuk menggunakan transportasi umum.
“Saya pribadi, lebih tinggi suka juga lebih banyak membantu subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Karena berjauhan lebih banyak berbagai keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran,” ucapannya ketika dihubungi MNC Portal, Akhir Pekan (31/8/2024).
Darmaningtyas menjelaskan, keuntungan subsidi tepat sasaran itu semata-mata dirasakan oleh golongan tidak ada mampu saja. Sedangkan subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi lantaran berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi dan juga beralih ke KRL.
“Kemacetan wilayah Jabodetabek juga dapat dikurangi oleh sebab itu sebagian motor juga mobil parkir pada stasiun kemudian penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara kemungkinan besar juga dapat dihemat lantaran subsidi untuk BBM bisa saja ditekan,” kata Darmaningtyas.
“Sungguh Langkah mundur lalu tak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan,” tambahnya.
Darmaningtyas menegaskan, jikalau otoritas melalui Kementerian Perhubungan hendak menghurangi anggaran PSO untuk KRL agar tiada bebenani ruang fiskal, maka bisa saja untuk melakukan penyesuain tarif KRL yang digunakan belum pernah naik sejak tahun 2016 lalu.
Sehingga dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi juga menjaga layanan KRL menjadi tambahan baik dikarenakan perusahaan mempunyai cashflow yang digunakan cukup untuk beroperasi setiap harinya.
Menurutnya, DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sebelumnya juga sudah ada menciptakan perhitungan mengenai besarnya subsidi yang tersebut akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp2.000,- sekadar pada 15 km pertama saja.
“Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km serta membayar Rp5.000, itu masih amat terjangkau. Yang betul-betul tiada mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, kemudian ketika itulah pengaplikasian NIK baru relevan. Tapi kalau pemakaian NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek lalu layanan KCI lainnya jelas bukan tepat,” pungkasnya.
