JAKARTA – eksekutif sedang menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) tentang Pengamanan Barang Tembakau juga Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tiada pernah meratifikasi FCTC sebab Indonesia berbeda dari negara lainnya.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah produk-produk kepanjangan tangan dari FCTC. “Jika Permenkes memang benar benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, sebanding hanya Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini tidaklah pernah melakukan penandatanganan FCTC,” kata Moddie di siaran persnya, Hari Jumat (6/9/2024).
Moddie mengatakan, otoritas Indonesia baru cuma mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini telah dilakukan mengatur segala seluk beluk yang tersebut berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.
Peraturan yang dimaksud mengatur beberapa hal yang di dalam antaranya pelarangan transaksi jual beli rokok eceran, melarang material tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga pembaharuan desain dan juga kemasan bungkus rokok. Khusus yang mana terakhir, Kementerian Aspek Kesehatan mencoba mencampuri urusan lebih lanjut terpencil dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.
Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain kemudian kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya dan juga Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, pengaplikasian warna Pantone 448 C yang dimaksud mana adalah warna terjelek di dalam dunia.
Tidak belaka pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan serius gambar kemampuan fisik menjadi 50% serta hanya saja boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi sebagai layanan berhenti merokok.
“Tidak mampu dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes tidaklah punya establishment kuat sehingga harus mengekor apa yang tersebut dilaksanakan oleh United Kingdom lalu Australia,” tambahnya.
Oleh dikarenakan itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini tidak ada disahkan. Selain oleh sebab itu Indonesia tidak ada punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang dimaksud kuat lalu itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup juga saling menghidupi satu dengan lainnya.
Kemudian, pemerintah perlu mengambil langkah mengenai kebijakan yang dimaksud akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Barang Tembakau kemudian Rokok Elektrik.
Kedua, bukan melibatkan kepentingan asing di mengurus kebijakan Industri Hasil Tembakau sebab Indonesia miliki kemandirian yang kuat, serta itu tercermin melalui kretek. “Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian kemudian kedaulatan yang dimaksud kuat. Kretek yang dimaksud kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita tidaklah diatur-atur asing,” tandasnya.
