JAKARTA – Angin segar yang mana dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Sektor Perekonomian pada 27 Agustus 2024 ketika mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi penduduk berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa saja mengupayakan kemampuan kelas menengah dalam sektor konsumsi, khususnya di tempat bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang mana dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Programmer Perumahan dan juga Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga pada waktu ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa saja terlaksana. Kami sudah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang sebenarnya belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa jadi akad kredit juga realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukanlah tertunda,” tegas Junaidi pada keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukanlah janji manis akibat kita pengembang rumah subsidi, juga khususnya yang tegabung pada APERSI yang dimaksud mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, di tempat penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tersebut tinggal hitungan bulan ini, bisa jadi menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait acara pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai acara yang digunakan selama ini telah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini memproduksi pengembang lebih lanjut berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya lantaran sejumlah pengembang memiliki kewajiban pembayaran di tempat perbankan yang tersebut tak bisa saja ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang ketika ini sejumlah yang digunakan menganggur akibat tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya oleh sebab itu di pengerjaan properti atau perumahan, terus-menerus menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor bidang yang juga akan bergerak jikalau ada penyelenggaraan perumahan.
“Tak cuma itu, warga warga berpenghasilan rendah (MBR) yang mana menerima rumah subsidi juga mengawaitu realisasi ini,” tegas Junaidi.
