JAKARTA – Menteri Energi dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihaknya masih mendiskusikan aturan yang dimaksud berhubungan dengan pembatasan substansi bakar minyak (BBM) subsidi. Sebelumnya mencuat wacana bahwa pemerintah akan mulai menerapkan pembatasan BBM per 1 Oktober 2024, mendatang.
“Jadi belum ada aturan itu kemudian belum ada diterapkan. Biar clear, masih pada pembahasan. Dan saya pikir di waktu 1 sampai 2 minggu ini belum ada ya gitu ya,” jelasnya ketika ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2015-2019 itu juga memohonkan terhadap rakyat untuk tidak ada berspekulasi apapun sebab aturan tentang BBM subsidi ini masih belum final. “Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan, bahwa kriteria penerima BBM subsidi ini juga akan disampaikan pada waktu yang dimaksud tepat. Oleh karenanya ia memohonkan umum untuk menanti pengumuman resmi dari pemerintah tentang penentuan kendaraan atau individu yang dimaksud berhak menerima BBM subsidi.
“Semuanya nanti kita umumkan. Yang jelas BBM ini diberikan terhadap yang dimaksud berhak menerima subsidi, tepat sasaran. Jangan orang seperti saya atau Pak Agus dikasih BBM subsidi dong, nggak fair. Kita harus kasih terhadap saudara-saudara kita yang tersebut memang benar layak untuk mendapatkan,” pungkas Bahlil.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto memberikan sedikit bocoran mengenai kendaraan apa belaka yang masih boleh menggunakan Pertalite serta Solar di revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 yang tersebut akan datang.
“Bocoran sedikit, meskipun meskipun sebetulnya saya tidak ada boleh ngomong, nanti Perpres yang dimaksud baru tidaklah usah khawatir angkutan umum barang, orang itu masih dapat (BBM Subsidi),” ungkap Djoko ketika ditemui pada Jakarta, Rabu (11/9).
Djoko menuturkan, nantinya pembagian Solar ini akan diadakan per daerah, per SPBU oleh BPH Migas. “Jadi kalau area Ibu kurang komunikasikan ke BPH, mampu dialokasikan ke wilayah-wilayah yang dimaksud berlebih, problemnya sekarang itu berbagai disalahgunakan untuk perkebunan, ke bidang dan juga sebagainya,” tegas Djoko.
