JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menyampaikan terjadi banyak ketidakpuasan pada beberapa orang wilayah Hal ini dikarenakan putusnya aspirasi publik terhadap calon kepala area yang mana progresif di pemilihan kepala daerah 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan lalu hegemoni pengurus pusat partai urusan politik melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di DKI Jakarta ada Anies Baswedan dan juga Ahok. Kok yang dicalonkan lain. Nah, itu yang tersebut menjadi problem,” kata Titi pada waktu mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Hari Minggu (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara dengan segera oleh rakyat serta menyebabkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya pergerakan mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang masyarakatnya menolak peluncuran calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada pergerakan tandingan mendaftarkan kotak kosong pasca calon tunggal didaftarkan. Misalnya pada Daerah Perkotaan Pangkalpinang, Asahan, Gresik, dan juga beberapa tempat lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang disebutkan turut menghasilkan pengumuman kosong, kotak kosong, atau pergerakan tidaklah memilih calon tunggal menjadi wacana yang dimaksud dibahas di dalam ruang publik.
“Pembahasan blank vote, ucapan kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan oleh sebab itu ini mengenai formalisasi ekspresi urusan politik yang tersebut berbeda bahwa tidaklah semua ekspresi kebijakan pemerintah itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang tersebut ada di area kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi menghadapi sentralisasi pencalonan kepala serta duta kepala daerah. Selain itu, ia menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan untuk pengurus partai di dalam daerah, bukanlah seperti pada waktu ini yang dimaksud terpusat di tempat DPP.
