JAKARTA – Munculnya Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha lapangan usaha kecil menengah untuk terlibat berpartisipasi memenuhi permintaan barang juga jasa pemerintah .Hanya sekadar pada prakteknya, diduga berbagai perusahaan-perusahaan berskala besar juga bergabung memanfaatkan regulasi yang dimaksud sebenarnya ditujukan untuk kepentingan IKM itu.
Dalam Permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan IKM memenuhi aturan 40% TKDN sebagai persyaratan untuk mengambil bagian berpartisipasi di memenuhi keperluan pengadaan barang kemudian jasa pemerintah.Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang dimaksud ketat.
“Sebab pada implementasinya persyaratan 40% TKDN sejumlah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil bagian proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup penting terhadap iklim pembangunan ekonomi nantinya,” ungkap Bendahara Megawati Institute itu.
Mestinya, lanjut dia, pemerintah tiada gampang memberikan sertifikat TKDN 40% untuk perusahaan-perusahaan yang digunakan miliki size modal yang mana unlimited.
“Perusahaan besar enggak boleh dikasih TKDN IK, tapi disiasati belaka tanpa harus membuka potensi terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mana ujungnya justru mengambil porsi TKDN IKM. pemerintahan mestinya melakukan verifikasi kemudian validasi secara kredible sebelum menyetujui pemberian sertifikat TKDN 40%,” tandasnya.
Darmadi menegaskan, lemahnya pengawasan terkait implementasi TKDN justru bisa saja kontraproduktif juga bahkan menghambat pertumbuhan penanaman modal di negeri. “Lemahnya pengawasan dalam lapangan, justru berpotensi menghasilkan pemodal hengkang,” ujarnya.
Sambung Darmadi menjelaskan, kemudahan yang digunakan diberikan pemerintah bagi pelaku bidang usaha dengan modal dibawah lima milyar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.
Privilege inilah yang mana menurutnya dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Modus yang dimaksud ditempuh pelaku kegiatan bisnis tak bertanggung jawab ini, menurut Darmadi, dijalankan dengan sistematis.
“Diawali dengan menyebabkan serta mendaftarkan perusahaan pada skala yang digunakan memenuhi klasifikasi lapangan usaha kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang tersebut dilaksanakan secara daring hanya sekali berdasarkan dokumen yang mana disampaikan, pelaku perniagaan ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk-produk tertentu,” bebernya.
