Sidoarjo – Komisi VII DPR RI memohonkan Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Negara Indonesia (BPIPI) untuk tambahan gencar memperkenalkan produk-produk alas kaki lokal buatan Industri Kecil Menengah (IKM) demi mengangkat perekonomian nasional.
"Kami menggerakkan BPIPI untuk lebih banyak gencar memasarkan komoditas alas kaki dari pelaku IKM binaannya, untuk dapat memenuhi bursa pada negeri," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati, pada waktu mengunjungi sentra bidang sepatu dan juga lapisan kulit pada Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.
Menurut Rahayu, BPIPI memiliki kedudukan strategis untuk mengembangkan lapangan usaha persepatuan melalui pelatihan tenaga kerja terampil, riset kemudian inovasi, maupun sarana teknologi produksi yang dimaksud relevan.
Maka dari itu, item buatan IKM yang disebutkan diharapkan untuk bisa saja diperkenalkan secara luas melalui kerja sebanding intensif antara BPIPI dengan para pelaku bidang persepatuan tanah air khususnya di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Daerah Sidoarjo.
Dengan adanya upaya memperkenalkan item secara luas khususnya dari sentra bidang sepatu dan juga tas berbahan dasar lapisan kulit tersebut, diharapkan serapan barang lokal dalam lingkungan ekonomi nasional juga akan meningkat.
Tak hanya sekali itu, sebagai salah satu sektor andalan nasional lalu sektor lapangan usaha padat karya, Rahayu memandang pada waktu ini ada polemik yang mana dinilai mampu menghambat kemajuan barang pada negeri pada sektor persepatuan.
Menurut dia, tarif komponen baku yang tersebut mahal juga tiada tersedianya beberapa jenis material baku lain bermetamorfosis menjadi factor utama bidang sepatu lokal bukan dapat bersaing dengan jenama-jenama selama luar negeri.
Rahayu menegaskan, dengan keadaan yang disebutkan wajib adanya kerja serupa lalu koordinasi lintas sektor dari berubah-ubah pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan hitungan produksi sepatu lokal.
Sehingga, item yang dimaksud nantinya dapat diproduksi secara masal kemudian dijual dengan biaya yang dimaksud tambahan terjangkau.
"Yang terpenting bagaimana ketika ini pemerintah melalui kementerian terkait, dan juga DPR RI kemudian seluruh pemangku kepentingan, mampu merumuskan suatu kebijakan yang mana salah satunya menekan bilangan bulat impor hasil jadi dari luar negeri," kata Rahayu.
Dengan adanya diskusi sama-sama antara pemerintah, DPR RI, kemudian perwakilan pelaku industri, Rahayu berharap bidang persepatuan nasional menggeliat serta mengalami kemajuan baik dari segi produksi dan juga pelanggan ke masa mendatang.
Artikel ini disadur dari Komisi VII minta BPIPI tingkatkan promosi produk sepatu IKM
