Ibukota Indonesia – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Inisiatif Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan (SPHP) akan lebih lanjut fokus pada wilayah yang tarif beras mediumnya lebih lanjut lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Sektor Ketersediaan lalu Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan pada tempat yang digunakan disebut "merah" atau memiliki nilai besar dibandingkan dengan area lainnya seperti Kepulauan Maluku dan juga Papua.
"Indikator keberhasilan inisiatif beras SPHP kali ini bukanlah ukuran yang digunakan disalurkan, tapi efektivitas di penurunan biaya ke wilayah yang tersebut disalurkan," ujar Ketut di Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang mana mampu dilaksanakan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila di dalam Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan nilai beras di dalam wilayah yang digunakan dianggap terus-menerus tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah keseluruhan yang mirip rata pada tiap daerah, bukan lagi mampu diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini cuma (volume beras yang tersebut sama), tapi tidaklah ada penurunan harga. Ini adalah berubah menjadi koreksi kami, evaluasi kami dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang tersebut berjualan beras Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) ke menghadapi biaya eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya berubah jadi wajib. Wajib kemudian jikalau dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang tersebut berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, biaya beras yang mana diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan tarif beras. Oleh karenanya, ia menekankan bukan boleh ada permainan nilai dalam tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
