eksekutif akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata

Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata bersatu kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di dalam tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan memproduksi seperti pokja bersatu dengan Kemendagri," kata Deputi Area Industri serta Penanaman Modal Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih terjadi di dalam tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian sudah ada menciptakan nota kesepahaman kerja identik dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli pada tempat wisata.
Guna menggalang penerapan kerja sebanding tersebut, menurut dia, Dinas Wisata penting menghasilkan kesepakatan sama dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang tersebut punya, lalu Kementerian Keuangan tentunya, ini yang tersebut berubah menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja bisa jadi tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang sebenarnya dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki menyatakan bahwa asosiasi pelaku perniagaan pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Tempat Makan Tanah Air (PHRI) lalu Gabungan Industri Perjalanan Indonesi (GIPI) juga harus melibatkan di upaya penanggulangan pungli pada tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum serta pelaksanaan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman rakyat mengenai dampak buruk pungli di dalam tempat wisata pada upaya mengatasi pungli ke wilayah wisata.
Deputi Pengembangunan Destinasi kemudian Infrastruktur Kementerian Wisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul sebab tingkat pemahaman penduduk mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum juga penyuluhan terhadap masyarakat pada upaya penanggulangan pungli ke tempat wisata.
"Salah satu yang dimaksud konkret adalah kita meyakinkan dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja serupa yang mana telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata




