JAKARTA – Menteri Koordinator bIdang Kemaritiman (Menko) membuka pengumuman perihal pengetatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang digunakan rencananya akan datang mulai diberlakukan mulai 1 Oktober mendatang. Ia mengungkapkan BBM bersubsidi belaka akan dikonsumsi oleh penduduk yang dimaksud berhak saja..
“Bukan pengetatan, orang yang dimaksud tak berhak itu jadi tidaklah dapat itu aja,” jelasnya ketika ditemui usai acara Indonesia International Sustainability Pertemuan (ISF) di area JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Diungkapkan Luhut, hal ini pun berada dalam disosialisasikan oleh Deputi Lingkup Sinkronisasi Infrastruktur dan juga Transportasi Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Penanaman Modal (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin.
“Ya sedang disosialisasikan oleh Pak Rachmat,” imbuhnya.
Luhut menuturkan, setelahnya sosialisasi itu dilakukan, maka akan kembali dilakukan rapat sama-sama Presiden Joko Widodo. Setelah itu, nantinya kebijakan ini akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.
“Ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden, baru nanti kita apa, diputuskan oleh Presiden,” tegasnya.
Namun demikian, Luhut mengakui dirinya berharap bahwa kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.
“(Tapi benar Oktober ini (diterapkan)?) Kita berharap itu,” tutup Luhut.
Sebagaimana diberitakan, wacana eksekutif mengatur pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 awalnya diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
