JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Sistem Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, bilangan bulat itu amatlah besar jikalau meninjau kondisi yang tersebut penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berupaya meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 serta 2025 ini, dibutuhkan usaha yang digunakan sangat besar, khususnya dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya pada International Sustainability Wadah (ISF) 2024 di dalam Jakarta, Hari Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Ekonomi Nasional itu akan memberikan konsekuensi yang dimaksud tiada cuma mempengaruhi ekonomi. Namun juga di upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang digunakan menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang tersebut sudah pernah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan juga memakan biaya yang sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Grup penduduk miskin cenderung menjadi pihak yang dimaksud paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan juga meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa pembaharuan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, pada hal ini, sebagai suatu kawasan yang mana memiliki pertumbuhan sektor ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidaklah terlepas dari ancaman inovasi iklim lalu geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang mana sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Ekonomi Nasional ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun hanya sekali menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap saja perlu melanjutkan proses konstruksi dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan inovasi iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Planet (World Meteorological Organization/WMO) telah lama menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang digunakan pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi pada ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal masyarakat serta swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
