Reshuffle Kabinet yang mana Umurnya Tinggal 5 Hari Minggu Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet di area penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini mengakibatkan sejumlah pertanyaan kemudian kritik mengenai urgensi juga faedah reshuffle, khususnya sebab sisa waktu masa jabatan hanya saja sekitar 1,5 bulan.
Pakar Kebijakan lalu Ekonom UPN Veteran Ibukota Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tidak ada efektif juga memboroskan anggaran negara juga dapat menyebabkan kesan bahwa penggantian menteri dilaksanakan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk negara.
“Mengganti menteri pada waktu yang dimaksud sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tidaklah efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).
Menteri baru yang mana diangkat pada waktu sesingkat itu tiada akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.
Waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan tempat baru serta memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan partisipasi yang tersebut berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir bukan akan berdampak, menjadikan pergantian ini tidaklah lebih lanjut dari sekadar formalitas kebijakan pemerintah tanpa kegunaan nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, lebih banyak bijaksana apabila Presiden menunjuk individu Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian dalam bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang penuh biaya.
Penunjukan Plt akan tambahan efektif sebab pejabat yang dimaksud ditunjuk biasanya telah memahami seluk-beluk kementerian serta tidak ada perlu menyeberangi proses penyesuaian yang tersebut panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih lanjut optimal di dalam sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.
Langkah ini juga mampu menghemat anggaran negara yang dimaksud semestinya tidak ada perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, juga penyesuaian birokrasi lainnya.
Dia menuturkan reshuffle kalini ini memunculkan kesan yang mana kurang baik dalam mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang dimaksud dapat memunculkan prakiraan bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi untuk pribadi presiden.
