JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan di acara penyediaan makan siang gratis yang digunakan diusung Calon Presiden juga Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan komoditas perubahan anak bangsa yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan kemudian Perikanan bersatu Kementerian Koperasi dan juga UKM. Lantas, benarkah susu ikan sanggup menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan dan juga ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tidaklah sanggup disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya memiliki isi kemudian bahkan gizi yang dimaksud berbeda. Namun, ia tak menampik apabila susu ikan memang benar mampu dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak bisa jadi digantikan ya. Karena keduanya dari unsur yang digunakan berbeda. Kandungan gizi yang berbeda juga. Tapi kalau sudah ada diproses secara bidang itu ia bisa saja dibikin menyerupai susu sapi. Tentu sekadar bisa,” ujar Dr. Rita pada waktu dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang disebutkan seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, apabila tujuan pemerintah untuk mencanangkan inisiatif makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang mana miliki gizi seimbang yang tersebut didapatkan dari ragam makanan, bukanlah hanya sekali dari susu.
“Tapi kan harusnya tiada perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena pada makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang mana bagus itu adalah gizi seimbang, juga kalau untuk anak-anak tak boleh kurang protein juga kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein kemudian kalsium itu kan sanggup didapatkan dari ragam makanan. Tidak hanya saja dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang dimaksud diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang digunakan bersifat ‘real food’ alias tiada melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu inisiatif yang mengharuskan pemberian susu, lalu susu tak tercukupi misalnya, harusnya programnya bisa jadi diselaraskan dengan pangan lokal yang mana ada. Dengan pangan-pangan yang mana real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi tidaklah mesti harus dipaksakan menghasilkan sesuatu yang tersebut menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh ia salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
