JAKARTA – Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) mengklaim sudah ada mengirim laporan hasil analisis terkait Proyek Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di area Universitas Diponegoro (Undip) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2020. Namun laporan itu disebut tak digubris alias dicueki.
Hal ini terungkap ketika Deputi Pencegahan juga Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dicecar oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ketika menjalani tes wawancara Capim KPK.
“Tadi (pernyataan) Pak Pahala menarik, ‘bagusnya semua kembali saling lapor’. Saya catat itu, bagus. Tapi faktanya laporan PPATK hanya dicuekin banyak,” kata Ivan di dalam Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Ivan pun mengambil contoh beberapa tindakan hukum yang tersebut sedang jadi sorotan belakangan ini. Termasuk adanya dugaan bullying berbentuk pungutan yang dimaksud dibebankan ke pelajar baru PPDS Undip.
“Bapak paham kasus-kasus yang bubbling belakangan ini, begitu kita cek laporannya telah berbagai pada KPK. Lalu PPDS itu yang digunakan terjadi di area Undip itu kami sudah ada lapor di dalam tahun 2022, pada kampus lain, sistemik. Menunggu bunuh diri dulu baru kita bereaksi, gitu?” Tanya Ivan.
Menjawab pertanyaan Ivan, Pahala Nainggolan mengakui laporan PPATK sangat berguna bagi KPK untuk mengungkap suatu perkara. Ia memperlihatkan seperti tindakan hukum Rafael Alun Trisambodo hingga Andhi Pramono yang tersebut terungkap berkat laporan PPATK.
Namun, Pahala mengakui adanya miskoordinasi terkait penanganan laporan yang masuk dari PPATK ke KPK. “Jadi saya mesti mengakui Pak, tidak periode ini saja, periode sebelumnya pun laporan PPATK terus-menerus beredar ke mana-mana, udah sempat disebut Satgasnya. Saya janji Pak, kalau saya terpilih, laporan PPATK saya akan prioritaskan,” jelasnya.
