JAKARTA – Menjadi hal yang wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada mempunyai power dan juga belaka orang biasa pasca tidak ada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada acara Rakyat Bersuara pada iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang setelahnya 20 Oktober Pak Jokowi bukan punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya terlibat bertanggung jawab berhadapan dengan beragam fenomena yang digunakan terjadi menjauhi lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian mengawasi ada sesuatu yang digunakan enggak beres di dalam negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang dimaksud bersatu Pak Jokowi selama 9 tahun tambahan itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tiada menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini sama-sama Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia pada waktu ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang paling banyak korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang mana tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang mana telah terjadi diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang digunakan diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tiada menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu hanya sekali dari lima orang saja, Rp440 triliun balik pada waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang mana normal bila Jokowi tidaklah lagi mempunyai kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang tersebut kita hormati ketika beliau bukan lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang tersebut kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
