Ibukota – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sebanding dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk merancang sistem tata kelola pekerja migran Indonesia yang dimaksud lebih banyak baik.
“Kami ingin merancang sistem yang tersebut lebih banyak baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia pada kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding ketika melakukan penandatanganan MoU di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di pengamanan dan juga pemberdayaan pekerja migran Tanah Air dengan memberikan pendampingan sejak di pelatihan di konteks psikologis lalu pemahaman keagamaan.
Selain itu, sejumlah anak-anak pekerja migran yang memiliki akses terbatas menghadapi pendidikan, juga Menteri Karding menggalakkan PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga memohon PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Nusantara pada hal wirausaha.
“Bahwa mereka kembali ini berjauhan lebih tinggi baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan pihaknya terus-menerus ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan juga negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan penduduk khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dipandang penting bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, direalisasikan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
