Skandal Katrol Kuantitas Rapor, Wakil Wali Pusat Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
Jakarta – Wakil Wali Pusat Kota Depok, Imam Budi Hartono menganggap skandal katrol nilai rapor dalam SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan berupaya mendirikan SMP maupun SMA Negeri ke Depok.
Menurut Imam, kendati jenjang institusi belajar SMA atau SMK bukanlah kewenangan pemerintah Perkotaan Depok, namun apabila memang benar dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami bisa jadi carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah lama memulai pembangunan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri dan juga dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan dijalankan sama bagi SMA atau SMK Negeri apabila otoritas Provinsi Jawa Barat tidak ada bisa jadi memulai pembangunan binaan sekolah jenjang lembaga pendidikan tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti bisa jadi siapkan lahannya, kami sanggup siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam menafsirkan skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa jika SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi lantaran ketatnya sistem zonasi.
“Ini kan memang benar kesulitan zonasi yang digunakan menciptakan ini dapat terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok dapat lebih banyak baik lagi, di mempunyai sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.
Imam menegaskan pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai ke SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil mereka itu untuk dapat dimintakan keterangan,” jelas Imam.
Ditanya ada kajian saat Wali Daerah Perkotaan Depok kirim surat ke Pj Pemuka Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang dianulir, Imam menyatakan apabila untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
“Agar merekan layak bisa saja mendapatkan prioritas di mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tidaklah akan membiarkan warga Depok tidak ada sekolah, kami akan menyekolahkan pada manapun, baik di dalam negeri maupun pada swasta,” kata Imam.
Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
