Pj Pengelola Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di dalam Ibukota Jadi KKI
Jakarta – Penjabat (Pj) Pengelola DKI Ibukota Heru Budi Hartono mempertimbangkan permintaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak untuk mengangkat semua guru honorer ke kontrak kerja individu (KKI).
Heru memaparkan pada waktu ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan. “Ini yang tersebut nanti saya minta Kepala Disdik koordinasi dengan Sekda (bahas anggaran). Tentu dengan persetujuan DPRD,” kata Heru usai rapat paripurna di dalam Kantor DPRD DKI DKI Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.
Pertimbangannya menurut Heru harus segera diproses oleh sebab itu akan lebih tinggi baik apabila semua guru honorer diangkat pada 2024 ini. Sebelumnya, pembahasan itu telah dilakukan dikerjakan pada 20 Juli 2024. Heru mengadakan rapat sama-sama Dinas Pendidikan untuk memutuskan memberi wadah terhadap 4.127 guru honorer membuka pendaftaran Dapodik pada 2024 ini. Selain itu Pemprov membuka 1.700 kuota KKI.
“Kemarin kan kami lihat anggarannya 1.700 (kuota). Tapi usulan hari ini saya juga berpikir seperti itu (mengangkat semua guru honorer). Tapi mekanisme tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui,” kata Heru.
Sebelumnya, Jhonny meminta-minta semua guru honorer harus diangkat KKI lantaran APBD DKI Ibukota Indonesia sebesar Simbol Rupiah 81,7 triliun. Jika guru honorer digaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) maka masih cukup. UMP DKI Ibukota Indonesia ketika ini sekitar Simbol Rupiah 5,06 juta. Pertimbangannya, guru honorer pada waktu ini belaka digaji ada yang tersebut Mata Uang Rupiah 300 ribu, Mata Uang Rupiah 500 ribu atau berbeda-beda tergantung kebaikan kepala sekolah.
“Kita lihat prosesnya ya, lebih besar baik seperti itu,” tuturnya.
Saat ditanya berapakah kisaran pendapatan guru KKI. Heru memohonkan menanyakan ke Dinas Pendidikan apakah penggajian sesuai UMP.
“Nah itu teknis tanya sebanding Dinas Pendidikan sesuai UMP,” tuturnya.
Sebelumnya, Jhonny mengajukan permohonan serangkaian pengangkatan guru honorer kontrak kerja individu (KKI) nantinya tiada usah melalui tes yang panjang. Sebab, kata Jhonny, mereka itu telah terbukti mengajar bertahun-tahun.
“Enggak usah, ngapain tes. Mereka telah ngajar kok. Berarti kalau dia diterima mengajar telah punya pengalaman,” kata Jhonny dihubungi melalui telepon pada Selasa malam, 23 Juli 2024.
Dia mengemukakan itu merespons masalah rencana Dinas Pendidikan mencari solusi nasib guru honorer yang digunakan terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak sepihak.
Sebelumnya Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024. Padahal jumlah agregat guru honorer pada Ibukota ketika ini 4.127 orang. Sisanya 2.427 diminta mengambil bagian mendaftar Pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1.900 orang. Mereka akan bersaing dengan guru diseluruh Indonesia. Kemudian sisanya lagi diminta mempersiapkan diri untuk pendaftaran tahun depan.
Jhonny menyatakan rencana itu terlalu ribet, akibat anggaran pendapatan lalu belanja area atau APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer apabila penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Pada 2024 UMP Ibukota Indonesia ketika ini sekitar Mata Uang Rupiah 5, 06 juta. Alasan Jhonny memohonkan semua guru honorer diangkat segera dikarenakan akan muncul penumpukan dengan lulusan baru nantinya. Padahal guru yang pensiun juga banyak.
“Anggaran kita (Jakarta) cukup sebesar Rupiah 81,7 triliun. Ini adalah tinggal bagaimana cara Dinas Pendidikan menyakinkan pimpinannya saja,” ujarnya.
Sejauh ini sepengetahuan Jhonny, APBD DKI DKI Jakarta dominan digunakan untuk sektor kebugaran dan juga pendidikan. Menurut dia, untuk dana-dana hibah mampu dialokasikan untuk menghentikan dana pengangkatan guru honorer. “Karena kasihan banget guru-guru Ibukota Indonesia ini digaji berdasarkan kebaikan kepala sekolah. Masak ada yang dimaksud Mata Uang Rupiah 300 ribu, Rupiah 500 ribu, Mata Uang Rupiah 1 jt atau Rupiah 1,5 juta,” ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI Ibukota seharusnya berubah menjadi teladan yang digunakan baik untuk area lain sebab APBD-nya tertinggi, sehingga harus disertai dengan kesejahteraan guru yang digunakan terjamin. “Jadi memang sebenarnya kontrak guru honorer dihilangkan,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI
