Jakarta – Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah, tak dan juga merta disambut positif oleh seluruh kader. Beberapa di antaranya merasa kecewa akan langkah ini.
Ketua Majelis Hukum serta Hak Asasi Individu PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, misalnya. Meski menyatakan menghormati langkah pimpinan. Namun, langkah ini dinilai mengecewakan lantaran sarat akan nuansa politis.
“Secara pribadi saya kecewa. Karena kalau mau mengajukan, semestinya diajukan secara reguler, tidak melalui hak Istimewa dengan memanfaatkan PP Nomor 25 Tahun 2024 ini,” kata Trisno pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 29 Juli 2024.
Adapun, pemerintah menerbitkan Peraturan otoritas Nomor 25 Tahun 2024 sebagai revisi dari Peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral juga Batubara.
Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei lalu. Aturan ini memberikan regulasi anyar terhadap organisasi masyarakat atau ormas keagamaan, di dalam mana dia dapat mengajukan atau diberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus alias WIUPK dari pemerintah.
Dalam kunjungan kerja ke Batang, Jawa Tengah pada Jumat, 26 Juli kemarin, Presiden Jokowi, menjelaskan alasannya menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang dimaksud memberikan WIUPK untuk ormas keagamaan.
Ia mengklaim, penerbitan PP yang dimaksud didasari berhadapan dengan komplain Komunitas manakala dirinya melakukan dialog ke pondok pesantren juga masjid. Jokowi mengatakan, ormas keagamaan menyanggupi apabila diberikan konsesi untuk mengurus tambang, tidak belaka perusahaan besar.
Kemudian, Jokowi melanjutkan, alasan lainnya dari penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, ialah untuk memberikan kesetaraan sekaligus keadilan ekonomi.
Ia kembali mengklaim, bahwa pemerintah juga tidaklah menunjuk ormas keagamaan tertentu untuk mengajukan IUP. Sebab, pemerintah cuma bersifat menyediakan peraturannya.
“Yang menjalankan juga tidak ormas langsung, tapi badan bisnis di bawah naungan ormas, misalnya koperasi, PT atau CV,” kata Presiden Jokowi, Jumat, 26 Juli 2024 dikutipkan dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selang beberapa jam pasca PP Muhammadiyah menyatakan sikap menerima IUP yang mana ditawarkan pemerintah, beberapa orang kader dalam wilayah melampiaskan kekecewaan dengan melakukan aksi mengundurkan diri dari dari grup percakapan WhatsApp Pengurus Wilayah Muhammadiyah.
Salah satunya, ialah grup WhatsApp Muhammadiyah Sragen, juga Pengurus Unit ‘Aisyiah Wonosari. Tempo menerima tangkapan layar mengecam yang disebutkan dari beberapa orang kader di dalam PP Muhammadiyah.
Di luar kepengurusan, penolakan juga dilayangkan sebagian aktivis dari bermacam Lembaga, akademisi juga kader Muhammadiyah. Mereka tegabung pada forum Cik Di Tiro.
Forum ini menyelenggarakan demonstrasi sejak hari pertama Konsolidasi Nasional Muhammadiyah dihelat. Bahkan, juga membakar kartu keanggotaan Muhammadiyah sebagai bentuk berunjuk rasa simbolik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, tak membantah akan adanya perdebatan internal dalam Muhammadiyah ihwal kebijakan menerima IUP dari pemerintah ini.
Ia mengutarakan argumentasi pihak yang tak setuju menjadi materi panduan Muhammadiyah di mengurus tambang nanti. Ia menegaskan, Muhammadiyah tak anti terhadap kritik kemudian demonstrasi.
“(Perdebatan internal) Biasa di Muhammadiyah, sewaktu ambil langkah setiap saat ada yang mana kontra dan juga punya argumen” kata Haedar.
Pada Ahad, 28 Juli kemarin, PP Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari pemerintah. Alasannya, hasil pleno pada 13 Juli lalu, juga Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.
Konsolidasi Nasional ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Derajat Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah lalu ‘Aisyiah, dan juga Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah.
“Kami mengamati nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di jumpa pers, Ahad, 28 Juli 2024, kemarin.
Artikel ini disadur dari Kecewa Kader Setelah Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas
