JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah lama menyampaikan anggaran belanja untuk pemerintah pusat pada RAPBN 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun.
Dalam alokasi belanja pemerintah pusat itu, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp976,8 triliun.Angka ini lebih besar rendah tari belanja K/L pada APBN 2024 yang tersebut sebesar Rp1.090,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi kondisi yang disebutkan sengaja dilaksanakan pemerintah pada waktu ini agar memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kenapa belanja KL-nya relatif lebih besar kecil Rp976 triliun dibandingkan tahun ini yang tersebut Rp1.090 triliun. Ini adalah lantaran kita menghormati untuk presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement,“ ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers RAPBN 2025 lalu nota keuangan di dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DKI Jakarta pada Hari Jumat (16/8/2024).
“Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah ada dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang digunakan lain itu masih di-retain dalam belanja non KL, yang digunakan makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp1.716,4 triliun,” imbuh dia.
Setidaknya ada satu puluh yang mempunyai anggaran belanja cukup besar pada RAPBN 2025. Adapun di dalam 2025 nanti, Kementerian Perlindungan (Kemenhan) menjadi yang paling besar yakni mencapai Rp165,2 triliun. Kemudian disusul Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mencapai Rp123,6 triliun.
Beberapa output Fungsi Keamanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, perkembangan rumah dinas prajurit, lalu pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.
Sebelumnya berdasarkan Buku Nota Keuangan & RAPBN 2025, total belanja Kementerian kemudian Lembaga mencapai Rp976,8 triliun.
Anggaran yang dimaksud antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan keperluan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya juga upah ke-13.
