JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa saja mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang tersebut dilakukan pada Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang dimaksud akan terdiri dari penerimaan perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan masih menjaga iklim penanaman modal dan juga kelestarian lingkungan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi di Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di tempat Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak lalu peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola juga administrasi perpajakan, juga pemberian insentif perpajakan yang terarah lalu terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dijalankan melalui penyelenggaraan teknologi untuk perencanaan juga pelaporan, penguatan tata kelola lalu pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara lalu sumber daya alam, juga mengupayakan pengembangan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan aman kemudian dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, eksekutif terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mengupayakan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penyertaan Modal (LPI), juga Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi publik berpenghasilan rendah, UMKM, lalu Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan di rentang 7–8%. Rasio gini pada kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Orang (IMM) pada level 0,56. Angka Tukar Petani (NTP) ditingkatkan dalam kisaran 115–120. Kuantitas Tukar Nelayan (NTN) dijaga pada kisaran 105–108,” imbuhnya.
