Jakarta – Presiden Jokowi akhirnya bersuara tentang peretasan Pusat Angka Nasional Sementara (PDNS) yang digunakan berdampak pada kacaunya sistem informasi banyak kementerian serta lembaga, hingga desakan penduduk agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri.
“Semuanya telah dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan biosfer sel juga kendaraan listrik Korea Selatan di dalam Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3Juli 2024.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka pada 26 Juni 2024.
Hingga hari ini, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” telah lama ditandatangani sebanyak-banyaknya 22.177 warga net.
PDNS 2 ke Surabaya mengalami serangan siber pada bentuk ransomware bernama Brain Cipher, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidaklah bisa saja diakses sejak Kamis, 20 Juni 2024, yang dimaksud berakibat layanan rakyat tidaklah dapat diakses, diantaranya imigrasi.
Safenet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang digunakan terdampak serangan siber tersebut.
Pemerintah memiliki target pemulihan menghadapi serangan siber PDNS 2 ke Surabaya rampung pada bulan ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya cadangan data nasional guna mengantisipasi insiden sejenis terulang di kemudian hari.
“Di back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada jadian, kita tak terkaget-kaget,” katanya.
Evaluasi Presiden
Presiden mengaku sudah pernah mengevaluasi insiden peretasan pada bentuk ransomware yang tersebut berakibat lumpuhnya server sebagian lembaga lalu kementerian.
“Ya, sudah ada kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidaklah muncul lagi,” katanya.
Kepala Negara menambahkan, peretasan data nasional bukan hanya saja melanda Indonesia, tapi juga banyak negara ke dunia.
“Ini juga berjalan di dalam negara-negara lain, bukanlah hanya sekali di dalam Negara Indonesia saja,” katanya.
Dilansir dari laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden sejenis juga dialami banyak negara forward di beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), Cina (2019), Perancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), Kanada (2022).
Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum serta Security telah lama mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, serta instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang mana ditingkatkan bermetamorfosis menjadi hot site dalam Batam.
Hot site adalah sistem yang tersebut mengatur pengaplikasian data cadangan posisi fisik alternatif.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan proteksi data berlapis menggunakan cloud yang tersebut dipantau segera oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
Pilihan Editor Rumah Pensiun Jokowi Bertetangga dengan Tempat Makan Milik Pembalap Rio Haryanto
Artikel ini disadur dari Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS
