Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan belum ada rencana untuk membatasi komponen bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Kepala negara memaparkan bahkan pemerintah belum mendiskusikan rencana kebijakan tersebut.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Ibukota Timur, pada Selasa, 16 Juli 2024.
Menteri Koordinator Area Maritim dan juga Penyertaan Modal Luhut Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut menyatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih besar tepat sasaran.
Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut menyatakan bahwa Pertamina sudah ada menyiapkan aturan mengenai pemberian subsidi yang tersebut tak tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita telah bisa jadi mulai, pada mana khalayak yang tersebut tidak ada berhak dapat subsidi itu akan sanggup kita kurangi. Kita hitung ke situ,” ungkap dia.
Menteri BUMN Erick Thohir, pada kesempatan terpisah pada Istana Kepresidenan Ibukota pada Rabu, 10 Juli 2024, memaparkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang dimaksud membutuhkan lalu telah mampu. Namun Erick menjelaskan Kementerian tidak kementerian yang dimaksud menciptakan kebijakan.
“Perpres 191 kita masih nunggu belum turun,” kata Erick. Perpres 191 tahun 2014 merupakan peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan juga Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyimpulkan pernyataan Luhut perihal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus bukan elok disampaikan.
Sebab, tanggal itu bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. “Masak hadiah ulang tahun merupakan penerapan pembatasan BBM bersubsidi,” kata Mulyanto melalui keterangaN ditulis 16 Juli 2024.
Artikel ini disadur dari Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus
