Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa yang mana Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?

Jakarta – Presiden Jokowi melantik  Thomas M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, dengan pengangkatan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono kemudian Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung, Kamis, 18 Juli 2024.

Thomas atau biasa disapa Tommy adalah keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang digunakan ditunjuk sebagai anggota Tim Gugus Tindakan Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang dimaksud bertugas menjembatani pemerintahan baru dengan pemerintahan Jokowi.

Penunjukan anak sulung mantan Pemimpin wilayah Bank Indonesia, Soedradjat Djiwandono, ini mendapat sorotan dari banyak pihak. Analis Senior Tanah Air Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Tommy berubah jadi wamenkeu adalah persiapan sebagai kandidat menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. 

“Pertama, tentu untuk mempermudah tahapan transisi anggaran, dari media Jokowi-Sri Mulyani ke jaringan baru yang digunakan nanti akan digunakan pemerintahan baru,” katanya untuk Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Kemudian, ia menambahkan, pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai delegasi menteri itu juga sebagai kompetisi magang beliau sebelum bermetamorfosis menjadi menteri keuangan. “Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di dalam pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani.”

Bagaimana pun, kata dia, Menteri Keuangan adalah kursi strategis yang digunakan memang benar harus dikuasai oleh presiden. Opsinya, Prabowo mampu mengambil dari kalangan profesional seperti Jokowi mengambil SMI, tapi kekal mampu dikendalikan lalu terus mampu menyokong kebijakannya, atau sanggup pula mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi.

“Nah, Thomas Djiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendahara partai yang tersebut mempunyai latar sekolah kategori master kegiatan ekonomi internasional,” tuturnya. 

Oleh akibat itu, menurut Ronny kesempatan Thomas sangat besar untuk duduk di kursi Menkeu pasca Prabowo-Gibran dilantik. “Sehingga, selain bisa jadi memperlancar transisi anggaran, juga Thomas mampu beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki tempat tertinggi dalam Kemenkeu nantinya.”

Jika demikian, kata beliau maka sanggup jadi tindakan mendudukkan Thomas Djiwandono pada bangku Wamenkeu sebagai sinyal untuk pangsa tentang pandangan sosok ganti Sri Mulyani nantinya. Asumsi Ronny bukanlah tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran tidaklah terlalu membutuhkan penambahan posisi.

“Toh, tak pernah juga muncul sebelumnya. Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi tetap berjalan mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, meskipun sistem dunia usaha keduanya cukup berbeda.” Sementara itu, visi Jokowi serta Prabowo tidaklah terlalu berbeda, sebab Prabowo banyak mengklaim pemerintahannya sebagai lanjutan dari rezim Jokowi. 

Bagi Ronny, adanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi telah lebih tinggi dari cukup. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi masih punya kuasa menghadapi Rancangan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemudian, jatah pemerintahan baru mulai ke APBN-Perubahan 2025.

“Sesederhana itu hanya sebenarnya. Soal transisi ini jadi panjang sebab presiden terpilih ingin programnya tambahan cepat diakomodasi di APBN yang tersebut notabene masih ke bawah otoritas pemerintahan Jokowi,” ujarnya. 

Mitigasi Risiko Fiskal

Analis Kebijakan Sektor Bisnis asosiasi pengusaha perusahaan Nusantara (Apindo), Ajib Hamdani menganggap pemilihan Wamen dari grup sinkronisasi sudah ada dipertimbangkan dengan matang. “Posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh pribadi Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini,” kata beliau lewat pernyataan resmi dikutipkan Jumat, 19 Juli 2024.

Tommy sebagai bendahara umum Partai Gerindra adalah kedudukan yang tersebut menurut Ajib sangat lekat dengan pengelolaan dana juga keuangan. Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang tersebut berbeda, tetapi keahlian lalu pengalamannya dianggap akan bermanfaat di manajemen yang akuntabel.

Kementerian Keuangan berubah menjadi tempat sangat disorot oleh sebab itu kebijakan fiskal yang dimaksud berada dalam menghadapi tantangan cukup rumit. Sejak era pandemi, berjalan realokasi lalu refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan kementerian bukan seideal seperti pada awal pemerintahan. “Scaring effect ini masih terus berlanjut,” kata dia.

Bahkan tahun 2025 ada utang jatuh tempo sebesar Simbol Rupiah 800 triliun yang digunakan harus ditanggung negara. Ini adalah menurut Ajib menciptakan ruang fiskal semakin sempit. Ditambah lagi dengan kegiatan populis Prabowo sebagai makan bergizi gratis yang dimaksud memerlukan alokasi yang dimaksud cukup signifikan menguras fiskal, Simbol Rupiah 71 triliun per tahun. 

Berikutnya: Pernyataan Sri Mulyani