Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman serta Penyertaan Modal Luhut Binsar Landjaitan mengumumkan pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office. Detail inisiatif itu ditargetkan pemerintah akan rampung sebelum Oktober 2024, bertepatan dengan transisi pemerintahan dari Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo Subianto.
Kepada para entrepreneur asing, Luhut mengumumkan akan memberikan insentif pajak dengan kewajiban pembangunan ekonomi dari yang uang merek tanam dalam Indonesia. Ihwal jumlah agregat minimum uang yang digunakan merekan masukkan, nilai investasi, kemudian jumlah keseluruhan pegawai family office, Luhut menyebut, itu hal teknis yang harus selesai sebelum peralihan pemerintahan.
“Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini,” ujar Luhut pada waktu ditemui awak media di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ibukota Indonesia Pusat, Senin, 22 Juli 2024.
Luhut bercerita, ia sudah menemui pejabat-pejabat selevel kementerian pada Uni Emirat Arab. Kepada Luhut, para pejabat Uni Emirat Arab itu berbagi pengalaman tentang pentingnya kepastian hukum untuk memperlancar arus masuknya pembangunan ekonomi pada negara itu. Di sana, ada pengadilan arbritase yang dimaksud tak memungkinkan adanya banding. Hakim yang dimaksud mengadili pun merupakan hakim internasional.
Luhut menyampaikan pelajaran dari kunjungan ke Abu Dhabi lalu Dubai terhadap Jokowi. Kepada kepala negara, Luhut memohonkan untuk meniru konsep pengadilan arbitrase dengan mendatangkan hakim dari Singapura, Abu Dhabi, atau Hongkong. Dengan begitu, kata Luhut, ada kepastian hukum bagi pendatang yang digunakan berinvestasi pada Indonesia. “Saya lapor ke Presiden Jokowi, beliau juga kasih apresiasi,” kata dia.
Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menyatakan pemerintah perlu mengkaji lebih tinggi di rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, beraneka studi menunjukkan, negara yang menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.
“Apakah Nusantara cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan juga tempat pencucian uang, misalnya?” kata Bhima terhadap Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.
Selain memiliki kemungkinan berubah jadi suaka pajak serta tempat pencucian uang, beliau gelisah penanaman modal family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk merancang pabrik. Namun, hanya sekali untuk diputar di dalam instrumen keuangan, seperti pembelian saham kemudian surat utang.
Artikel ini disadur dari Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024
