Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum menghasilkan kembali kepastian persoalan penanaman modal bagi proyek Ibu Pusat Kota Nusantara pada berhadapan dengan IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang dimaksud disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai ketika ini, belum ada realisasi pembangunan ekonomi asing untuk IKN walau pemerintah sudah ada menerima beratus-ratus nota kesepahaman (MoU) dan juga letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ketika menjawab pertanyaan di rapat sama-sama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang masuk dalam IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang dimaksud melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.
Ihwal penanam modal asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni tak lama kemudian Jokowi memaparkan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, sudah ada berjanji untuk menyetorkan modal pada IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai penanaman modal yang tersebut beliau maksud. Jokowi berujar kesepakatan pembangunan ekonomi akan diteken bulan ini.
“Saya enggak mau sebut oleh sebab itu belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi pada pidato pada waktu melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center juga Nusantara Botanical Garden, di dalam IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) di bulan Juli di dalam Abu Dhabi atau Dubai.”
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan penanaman modal tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan penanam modal asing enggan menginvestasikan dananya ke konstruksi IKN. Sejumlah pengamat sudah memberikan tanggapan terkait asal-mula penanam modal asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan rakyat Agus Pambagio wajar jikalau pemodal asing enggan masuk ke proyek pengerjaan IKN. Menurut dia, penanam modal berpandangan bahwa proyek yang dimaksud kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama pada berinvestasi adalah mengenai imbal hasil.
Imbal hasil penanaman modal yang dimaksud salah satunya yang tersebut paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab cuma ASN tertentu semata yang tersebut akan pindah.
“Kalau masih greenfield itu mana ada pemodal mau. Kalau infrastruktur tidaklah ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu pada situ berapa pendatang yang tersebut akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus terhadap media awal Juli lalu.
Pemerintah, kata dia, ketika ini boleh sekadar mengantongi beratus-ratus surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari pemodal asing. Namun, hal itu tak lantas menjadi patokan merekan akan sejumlah menggarap proyek penyelenggaraan IKN. Penanam Modal asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi di IKN.
“Akhirnya ngaku, tidaklah ada tuh pemodal (asing) yang digunakan datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya ia tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidak ada jadilah dia,” sambungnya.
Masalah lain yang dimaksud menurut Agus krusial kemudian berubah menjadi pendorong penanaman modal asing masih susah masuk ke Nusantara secara umum menurutnya adalah masalah korupsi. Hal ini kemudian menghasilkan kepercayaan penanam modal terkikis ketika hendak menaruh modal di dalam Indonesia.
“Yang penting sekarang penanam modal datang, supaya penanam modal datang, jangan palakin mereka, atur yang digunakan baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan material baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.
Sementara itu, menurut pengamat dunia usaha Amrullah Hakim asal-mula dari penanam modal asing dalam IKN masih ragu mendanai megaproyek yang dimaksud salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang mana cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Indonesi berpote besar untuk menawan investor. Tetapi harus dihadiri oleh dengan kesinambungan di pemerintahan kemudian kepastian hukum.
‘Jadi kita harus menyebabkan regulasi secara hukum yang tersebut tiada plin-plan ya, yang tersebut tidaklah berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.
Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Tanah Air untuk mampu merawat stabilitas negara, agar penanam modal asing berminat untuk berinvestasi di IKN.
“Kita harus membuktikan setelahnya itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Tanah Air apakah kita masih sanggup merawat stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah serta keamanan, sebelum kita sanggup meyakinkan akan mendapatkan penanaman modal asing,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Genjot Pembangunan Bandara di IKN 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan
Artikel ini disadur dari Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN
