Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan hari ulang tahun atau HUT Kemenko Perekonomian di dalam kantornya hari ini. Dalam sambutannya, Airlangga berbagi kisah pada waktu Kemenko Perekonomian sebagai nahkoda perekonomian nasional menghadapi pandemi Covid-19.
Politikus Partai Golkar yang dimaksud menyatakan ada dua langkah yang digunakan akhirnya harus ditempuh untuk mengatasi krisis. “Untuk pertama kali kita melakukan upaya penanganan dengan cara yang bukan biasa, yaitu mengeluarkan Perpu (Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang) serta juga melebarkan defisit anggaran,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian pada kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.
Di ketika itu, Airlangga melanjutkan, Negara Indonesia mampu mendongkrak pertumbuhan dunia usaha 7 persen di satu kuartal. Hal itu muncul dalam tahun kedua pasca pandemi. Kini, pertumbuhan kegiatan ekonomi dijaga pada level 5 persen. Berkaca dari hal itu, Airlangga meyakini perkembangan dunia usaha tinggi kemungkinan besar untuk diraih.
Covid-19 muncul di awal pemerintahan Kabinet Indonesi Maju serta jadi pengalaman bagi Kemenko Perekonomian yang tersebut membawahi 8 kementerian. Konsekuensi di beragam sektor menjadi tantangan luar biasa. “Karena seluruh bumi tiada punya referensi,” kata Airlangga.
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara kemudian Kelancaran Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 resmi diterbitkan pada Maret 2021. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan kebijakan ini sebagai upaya mitigasi dampak dari pandemi.
Refocusing anggaran diatur dengan defisit yang dimaksud melampaui 3 persen dari Layanan Domestik Bruto atau Ekonomi Nasional sampai tahun anggaran 2022. Hal ini dirancang pada bentuk inisiatif Pemulihan Sektor Bisnis Nasional (PEN) untuk mengatasi krisis.
Dari kebijakan tersebut, realisasi defisit APBN 2020 melonjak dari tahun sebelumnya hingga Rupiah 947,6 triliun atau sekitar 6 persen dari PDB. Lonjakan yang disebutkan akibat sisi total pendapatan yang digunakan merosot serta dari sisi belanja yang digunakan naik. Kebijakan pelonggaran defisit yang dimaksud yang dimaksud semata-mata berlaku hingga 2022.
Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini sempat mengomentari aturan itu. “Perpu 1 pada 2020 dengan alasan covid adalah kesalahan sejarah kebijakan APBN, yang tersebut dampaknya dapat sampai 2-3 periode kepresidenan,” kata beliau diambil dari pernyataan resminya pada Rabu, 24 Juli 2024.
Akibatnya, pada waktu ini Indonesi menanggung beban utang super berat. Tahun depan utang jatuh tempo akibat kebijakan pembiayaan yang disebutkan mencapai Mata Uang Rupiah 800 triliun. Menurut Didik J. Rachbini, bunga yang digunakan harus dibayar juga menguras pajak rakyat.
Artikel ini disadur dari Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
