Jakarta – Kementerian Dalam Negeri meninjau persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala tempat atau Pilkada 2024 di Papua Pegunungan. Peninjauan ini khususnya di segi pendanaan hingga memitigasi kerawanan konflik.
Pelaksana harian Direktur Jenderal Politik dan juga Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong mengemukakan Papua Pegunungan merupakan salah satu tempat otonomi baru (DOB) dalam Papua yang diperlukan diberikan perhatian lebih.
“Terutama dari sisi realisasi dukungan pendanaan atau hibah, kesiapan pelopor pemilihan umum pada daerah, juga hal-hal lain terkait kerawanan pemilihan gubernur Serentak. Mengingat Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung kurang tambahan empat bulan lagi,” kata Togap melalui informasi tercatat yang diterima Tempo Senin, 29 Juli 2024.
Papua Pegunungan merupakan sebuah provinsi dari hasil pemekaran Provinsi Papua pada 2022. Ada dua provinsi lain yang mana berubah jadi tempat otonomi baru, yakni Papua Tengah kemudian Papua Selatan.
Selain persiapan sama-sama Kemendagri,Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga mengadakan penandatanganan pemberitahuan pemilihan gubernur Damai Tahun 2024.
Penjabat Pengelola Papua Pegunungan Velix V. Wanggai berucap tujuan penandatanganan Deklarasi pemilihan kepala daerah Damai Tahun 2024 untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah 2024 ke Provinsi Papua Pegunungan berlangsung secara lancar, aman, damai, juga tidak ada berlangsung konflik.
Deklarasi ditandatangani Velix V. Wanggai, Togap Simangunsong, juga perwakilan KPU dan juga Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami wajib segera mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik, baik mendekati pelaksanaan Pilkada, masa pencoblosan, masa penghitungan kata-kata dan juga pasca-pencoblosan berdasarkan pengalaman pemilihan raya yang dimaksud dilaksanakan Februari lalu,” tuturnya.
Menurut dia, wajib ada kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan pemilihan gubernur berjalan lancar.
Artikel ini disadur dari Kemendagri Tinjau Persiapan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Pegunungan
