JAKARTA – otoritas mempercepat metamorfosis digital layanan umum dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang mana bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lalu mempermudah akses penduduk terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital juga Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 dan juga dikelola oleh Peruri bekerja mirip dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan perangkat lunak yang tersebar di area berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan penduduk untuk tidak ada perlu mengisi data berulang kali pada waktu mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital memverifikasi layanan digital yang dimaksud terpadu juga mudah diakses oleh publik tanpa proses yang mana rumit,” ujar Anas pada pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian kemudian lembaga telah terjadi menyetujui secara resmi komitmen untuk membantu integrasi layanan digital ini. Sembilan pada antaranya termasuk pada sektor Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, juga administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga pengembangan digital yang tersebut akan saling terintegrasi, sebagai portal lalu program yang tersebut ditujukan untuk penduduk dan juga instansi pemerintah.
Portal serta perangkat lunak yang dimaksud akan memungkinkan penduduk mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pada pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintahan (SPLP) untuk memperkuat pertukaran data antar sistem juga aplikasi. Untuk mempermudah kemudian mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang dimaksud memungkinkan pengguna untuk bukan perlu menimbulkan akun atau mengisi data berulang kali ketika mengakses layanan yang mana berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis serta penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk meyakinkan verifikasi data lalu identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber juga Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang dimaksud ditetapkan oleh PERURI dan juga pemerintah.
