JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengadakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan di tempat Kantor DPTP PKS, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menggali lebih besar di format ideal hubungan bidang yang mana berkeadilan di tempat Indonesia, teristimewa pada konteks peraturan perundang-undangan yang tersebut mengatur ketenagakerjaan.
Hadir di acara yang dimaksud Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, juga Dekan Fakultas Kondisi Keuangan kemudian Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS mempunyai komitmen kuat pada menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dimaksud dianggap tidaklah adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada pada garis terdepan di menolak RUU tersebut. Bahkan, setelahnya disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan pemerintahan yang mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang digunakan berkeadilan di area Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang digunakan adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang mana terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, oleh sebab itu negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi turnamen penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan serta mencari solusi sama-sama terkait kesulitan hubungan industrial di dalam Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif di upaya mewujudkan hubungan sektor yang lebih tinggi adil juga seimbang di dalam masa depan,” kata Indra.
Diskusi di talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan pada hubungan lapangan usaha yang dirasakan oleh berbagai pekerja di area Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang tersebut sanggup meyakinkan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk melakukan konfirmasi bahwa pengumuman pekerja didengar kemudian hak-hak merek dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi dalam mana pekerja bukan hanya saja menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan perekonomian bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang mana berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, dunia usaha yang dimaksud kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang mana sehat, pada mana bukan ada pihak yang merasa dirugikan.
