JAKARTA – Dewan Perkotaan Amsterdam telah terjadi melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor mereka oleh sebab itu takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Perkotaan yang mana bertanggung jawab menghadapi kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi untuk stasiun radio yang disebutkan bahwa larangan yang disebutkan diterapkan pada akhir April, meskipun hingga ketika ini belum diinformasikan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal di aplikasi mobile dan juga risiko spionase” sebagai alasan utama langkah tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang dimaksud juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang mana aman bagi peretas, penjahat dunia maya, kemudian pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di area Rusia, kantor pusatnya saat ini berlokasi dalam Dubai juga perusahaan yang disebutkan resmi terdaftar di dalam Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain pada Belanda belum memberlakukan larangan sama terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China sebab kegelisahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap pada waktu lima tahun.
