JAKARTA – Keputusan DPR yang dimaksud menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) persoalan ketentuan pencalonan dan juga ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi lalu mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memohonkan pemerintah dan juga DPR tidaklah menganggap mudah aksi tersebut.
Diketahui, banyak elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga pelajar akan datang melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang aturan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala wilayah (cakada). Ada juga putusan MK perihal ketentuan pencalonan yang digunakan harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah yang mana dijalankan secara kilat. Draf RUU pemilihan gubernur akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR lalu eksekutif hendaknya sensitif kemudian bukan menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, dan juga siswa yang mana turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum lalu perundang-undangan. Perlu sikap arif serta bijaksana agar arus massa tidak ada menyebabkan hambatan kebangsaan lalu kenegaraan yang semakin meluas,” ujar Mu’ti di keterangan ditulis yang digunakan dikirim Ketua Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah juga kebijakan DPR yang tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan juga mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang digunakan mengedepankan kebenaran, kebaikan, kemudian kepentingan negara dan juga rakyat dibandingkan dengan dengan kepentingan urusan politik kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tidaklah semestinya berseberangan, berbeda, serta menyalahi putusan MK di permasalahan persyaratan calon kepala tempat serta ambang batas pencalonan kepala tempat dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan gubernur 2024.
“Langkah DPR yang disebutkan selain dapat memunculkan kesulitan disharmoni di hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Selain itu akan menyebabkan reaksi umum yang digunakan dapat mengakibatkan suasana tidaklah kondusif di keberadaan kebangsaan,” pungkasnya.
