JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di dalam artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan jikalau ingin mendirikan ormas pasca gagal progresif Pemilihan Kepala Daerah 2024 .
Diketahui, pada hari terakhir pekan (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai urusan politik (parpol). Sinyal itu disampaikan setelahnya dirinya gagal maju Pemilihan Kepala Daerah 2024 oleh sebab itu tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk mengoleksi semua semangat pembaharuan yang mana sekarang makin hari makin terasa besar, lalu itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka merancang ormas atau mendirikan partai baru, kemungkinan besar itu jalan yang mana akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dimaksud organisasi kemasyarakatan yang tersebut selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan serta dibentuk oleh publik secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi pada pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang disebutkan kemudian diubah di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan eksekutif Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang mana didirikan kemudian dibentuk oleh publik secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, juga tujuan untuk berpartisipasi di penyelenggaraan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana berdasarkan Pancasila lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur pada Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang dimaksud berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tidaklah berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. bukan berbasis anggota.
Selanjutnya, di dalam Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak ada berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pembangunan yang mana dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD dan juga ART;
b. acara kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak berhadapan dengan nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tak sedang pada sengketa kepengurusan atau pada perkara di tempat pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di area bidang hukum juga hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan pasca meminta-minta pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), lalu ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
